Rabu, 12 Juli 2017

PASER BEKERAI (Sebuah Ideologi dalam Sejarah Gerakan Masyarakat Adat Paser)

Tulisan ini sedikit banyak akan menjawab pertanyaan publik tentang siapa dan apa itu Paser Bekerai.

29 Desember 2014 merupakan masa embrio cikal bakal lahirnya Paser Bekerai, ini sangat erat kaitannya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Paser No 48 Tahun 2013 Tentang Unguisasi, dimana masyarakat adat Paser sepakat merespon dan menolak adanya Perbup karena dikhawatirkan dapat menghilangkan khazanah dan kearifan lokal masyarakat adat Paser saat itu. Alasan penolakan tersebut jelas mempunyai landasan hukum yang kuat, mengingat sampai saat ini belum nampak kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Paser dari Pemerintah Daerah, dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Paser hanya satu Peraturan Daerah yang bicara tentang masyarakat adat, yakni Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kelembagaan adat dan Pelestarian adat istiadat Paser. Namum Perda ini dirasakan belum cukup untuk menjadi payung hukum masyarakat adat Paser, selain Perda ini tidak bicara tentang hak hidup dan wilayah adat, perda ini juga dinilai belum ada aktualisasi yang riil dari Pemerintah Daerah.

Dari mana munculnya nama Paser Bekerai dan siapa itu Paser Bekerai?
Kemunculan istilah Paser Bekerai ada saat dimana masyarakat adat Paser yang merasa senasib sepenanggungan dan seperjuangan pada saat itu terpecah-pecah dan berkelompok-kelompok, baik tergabung dalam organisasi daerah, nasional, masyarakat non organisasi, PNS, TNI, Polisi, Petani, Nelayan dan sebagainya yang terdiri dari 3 wilayah administratif di Tana Paser, yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan.

Melihat keadaan itu masyarakat adat Paser memandang perlu adanya ikatan ideologis dan emosional yang dapat mengikat dan menyatukan mereka, maka secara sadar mereka menamakan dirinya Paser Bekerai yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Paser Bersatu, Bersatu dalam arti yang utuh, tidak terpisah oleh apapun dan siapapun baik oleh kasta, jabatan, agama dan keyakinan, Bersatu tanpa ada kelas. Dimana jika ada momen atau kegiatan bersama maka secara rela dan sadar masyarakat adat Paser akan melepaskan semua atribut dan kelas pembeda yang dipakai dan melebur dalam sebuah ikatan yang dinamakan Paser Bekerai.

Paser Bekerai bisa dikatakan sebagai sebuah Ideologi sebagai bangsa yang besar, karena Paser Bekerai bukan organisasi formal, tidak mempunyai legalitas seperti kebanyakan organisasi yang ada, dia hanya punya penggerak disetiap kampung yang dikenal dengan sebutan Pengirak Paser Bekerai. Lantas dimana letak Paser bekerai itu, maka penulis bisa mengatakan letak Paser Bekerai itu ada dihati setiap masyarakat adat Paser, yang merasa senasib sepenanggungan dan seperjuangan. Karenanya tepat jika dikatakan bahwa Paser Bekerai adalah sebuah Ideologi bersama. Dimana semoga nantinya Paser Bekrai juga bisa menjadi Ideologi bersama Kabupaten Paser untuk menjadi spirit dan semangat bersama untuk menjaga dan membangun Kabupaten Paser menjadi lebih baik kedepannya.

Paser Bekerai dideklarasikan tepat setelah dicabutnya Peraturan Bupati Paser No 48 Tentang Unguisasi tepat pada tanggal 14 januari 2015, bertempat di Kampung Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro kabupaten Paser, tepatnya dirumah Bapak Arpani yang juga selaku Pengutok Paser Bekerai pertama saat itu, dimana sebelumnya masyarakat adat Paser menamakan aksi dan perkumpulan mereka adalah “Aksi Masyarakat Adat Paser”.

Kurang lebih 3 (Tiga) Tahun sudah keberadaan Paser Bekerai, ada banyak cerita dan perjuangan bersama yang dilalui, pasang surut gerakan seiring kondisi yang ada, itu adalah dinamika sebagai sebuah wadah berkumpul yang besar. Perlu komitmen tingkat tinggi dan berbesar hati menerima semua perbedaan, dan menjadikannya sebagai sebuah kekayaan berfikir dan budaya masyarakat adat Paser. Namun disisi lain juga masih ada banyak PR yang menjadi tugas berat Paser Bekerai yang belum terselesaikan dan masih terus diperjuangkan, yakni menjadikan masyarakat adat Paser yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politi dan bermartabat secara budaya. Dan ini telah menjadi cita-cita besar bersama, yang terus diperjuangkan dan diusahakan.

Mangku Awat, Mangku Pekingat, Mangku tengkuat (Saling Membantu, Saling Mengingatkan, Saling Mengangkat Jika Terjatuh) merupakan semboyan dasar Paser Bekerai. Ise Aso Ena Makse Taka (Siapa Lagi Kalau Bukan Kita)

Sampai Jumpa diperjungan selanjutnya saudaraku.

Hormatku,
Syukran Amin


Kamis, 28 Juli 2016

Membakar Ladang Ala Masyarakat Adat Paser, Antara Kearifan Lokal dan Ancaman Negara

Akhir - akhir ini masyarakat adat diberbagai wilayah Indonesia diresahkan oleh aksi pemasangan spanduk-spanduk larangan membakar lahan dan hutan. ini tidak terkecuali untuk di daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Dimana ini mendapatkan respon yang beragaman dari masyarakat, terutama masyarakat adat yang hari ini menggantungkan hidupnya kepada hutan. dan berladang merupakan salah satu cara bertahan hidup dan kearifan lokalyang masih dilakukan sampai hari ini.
Ini menjadi penting untuk dibicarakan lebih dalam, agar tidak ada yang dirugikan dalam setiap pengambilan keputusan, dimana tidak jarang yang dirugikan justru masyarakat adat itu sendiri dari setiap kebijakan pemerintah yang ada. mengingat ancaman dari kebijakan ini dinilai sangat tidak menguntungkan dan sangat memberatkan jika saja itu masyarakat adat yang menerimannya. karena tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan.
Apakah negara hari ini hadir sebagai pelindung masyarakat adat, atau justru sebaliknya ? itu yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat adat hari ini. karena ternyata itu terbukti bahwa para pelaku pembakar hutan skala besar hari ini masih melenggang bebas tanpa ada sangsi yang berarti dari negara. justru sebaliknya masyarakat adat yang menjadi korban ditakut-takuti oleh aparat dengan sebaran-sebaran spanduk ancaman pidana dan hukuman,

Yang menjadi pertanyaannya Siapakah Pembakar Lahan Sesungghuhnya ??

Coba kita urai satu persatu. Pertama Masyarakat Adat Paser dan Tata Cara Membuka dan Membakar Lahan. Seperti halnya ditulisan saya sebelumnya bahwa masyarkat Paser adalah merupakan salah satu dari sekian banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia ini, yang mempunyai wilayah adat, tatanan hidup, dan aturan adat yang berlaku secara turun temurun yang tetap ada dan tetap lestari hingga kini.

Aturan Adat dan tata cara hidup ini tidak luput dari bagaimana cara masyarkat adat Paser mengelola hutan dan lahannya untuk bertahan hidup. Dimana ini juga akan menjawab tudingan bahwa masyarakat adatlah sebagai biang keladi kebaran hutan, perusak hutan, penyebab kabut asap akibat berladang dan masih banyak tudingan-tudingan yang lain yang dinilai sangat menyudutkan dan sangat diskriminatif.

Ada beberapa aturan adat yang harus dilakukan dan ditaati oleh masyarkat adat apabila mereka ingin membuka lahan tempat berladang. Diantaranya adalah pertama-tama mereka menentukan waktu/hari yang baik dan sesuai kebiasaan. terutama yang masih kuat adalah dengan melihat bulan yang tepat. Kedua, jika masyarakat adat ingin membuka lahan maka harus memberitahukan terlebih dahulu kepada para tokoh masyarakat atau sesama masyarkat yang tinggal didaerah tersebut, agar sesama mereka saling mengetahui. sebab budaya sempolo atau gotong royong itu masih berlaku dalam cara hidup masyakat adat.

Ketiga, Mulai menebang pohon, ini bisa dilakukan dengan cara individu atau bisa dilakukan dengan cara berkelompok atau bergotong-royong (Sempolo Mombas) jika menebang atau menebas ini dianggap tidak bisa dilakukan secara individu. Keempat, Jika menebang lahan ini sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah membakar lahan tersebut jika sudah kering, inipun ada aturan adat yang berlaku, tidak sembarang membakar lahan. tapi tetap mengedepankan kebersamaan dan aturan-aturan adat yang berlaku. mulai dari mengundang para masyarkat yang lain untuk membantu (sempolo), lalu bersama membuat garis api, dalam bahasa paser disebut ngoak atau membuat jalur api, agar api tidak keluar dari lahan yang ingin dikelola. menyediakan air untuk memadamkan api, jika pada jaman dahulu belum ada seprot atau selang air maka masyarakat adat Paser membuat pemadam api menggunakan bambu dan mengisi air dalam tembolok (penampung air yang terbuat dari bambu). membakar ladang/lahan ini pun tidak boleh sembarang waktu, biasanya dilakukan pada sore hari atau malam hari. Kelima. jika membakar lahan sudah dirasa cukup, maka yang dilakukan lagi adalah ngonduk (membersihkan sisa bakaran) sebagai tempat bercocok tanam. Jika dirasa sudah bersih dan cukup baru kembali mengundang masyarakat untuk sempolo ( Gotong royong) menanam bibit yang akan ditanam diladang. dan itu juga tidak terlepas dari aturan adat yang berlaku. ada ritual-ritual yang harus dilakukan. dan terakhir yang menarik dari kearifan lokal masyarlat adat Paser ini adalah, wajib menanam kembali pohon dilahan yang sudah dibuka, biasanya ditanam dengan pohon-pohon buah-buahan atau pohon-pohon yang lain sebagai ganti pohon yang telah ditebang, ini berfungsi sebagai pengganti, penyeimbang alam, dan biasa sebagai tanda alam bahwa lahan ini pernah digarap, namun tetap lestari.

Disini kita bisa melihat dan membaca serta mengkaji, betapa tingginya ilmu orang-orang tua dan lelihur kita terdahulu, betapa besar kecintaan mereka terhadap, hutan, alam dan wilayah adatnya. Mereka tidak pernah merusak apalagi menghancurkannya. karena bagi mereka hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka, jantung bagi kehidupan mereka. Jadi sungguh naif jika kita hanya melihat dengan sebelah mata lantas menyalahkan dan mengatakan bahwa masyarakat adatlah sumber dari kerusakan hutan dan lahan akibat berladang dan membakar.

Dan itu berbanding terbalik dengan keberadaan perusahaan-perusahaan skala besar, Perusahaan sawit, HPH, HTI dan sebagainya. kita lihat bagaimana cara mereka membuka lahan, adakah mereka searif masyarakat adat, tentunya kita bahkan negara ini bisa menilainya. tapi kenapa masyarkaat adat yang selalu menjadi kambing hitamnya. ada apa dengan negara kita ini. apakah keberadaan masyarkat adat sudah dianggap tidak perlu lagi. sunggung menyedihkan memang. namun itulah yang terjadi.

Saya mencoba mengutip salah satu tulisan dari saudari Arimbi Heroepoetri.,SH.,LL.M http://www.aman.or.id/2016/03/31/siapakah-pembakar-hutan-dan-lahan/

Baru saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mendarat di Jakarta dari lawatannya ke Norwegia ketika Karhutla di Sumatera semakin membesar dan meluas. Ia menyatakan bahwa pelaku pembakar adalah “diduga perusahaan sawit”1 setelah sebelumnya sempat menyebut “masyarakat sebagai pembakar hutan”.
Kita semua tahu, tahun 2015 adalah tahun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat dan lama yang ketebalan asapnya menimbulkan berbagai macam kerugian, termasuk kematian Balita dan puluhan ribu orang di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena terpapar asap.2 Karhutla berulang dan terus meningkat selama 20 tahun belakangan ini. Terlepas segala kritik, pemerintahpun bereaksi dengan melakukan tindakan hukum kepada beberapa korporasi, baik melalui jalur hukum pidana, perdata dan administrasi. Dan yang menarik ada kesepatan umum dari peristiwa karhutla kali ini, yaitu Kebakaran karhutla diakibatkan oleh manusia3 dan Wilayah kebakaran kebanyakan di area konsesi.4
Kenyataan di atas tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah akibat perbuatan manusia, dan itu bisa siapa saja termasuk korporasi dan perorangan.
Maka ketika menteri LHK sedang getol mengejar pelaku pembakar dari korporasi, ada usaha sistematis untuk juga menunjuk warga/perorangan sebagai pelaku pembakar. Pembelaan dari pihak korporasi adalah “kami tidak tahu asal kebakaran dari mana, tiba-tiba saja terjadi,” atau “tidak mungkin kami membakar lahan kami sendiri.” Salah satu usulan solusinya adalah sosialisasi kepada warga/masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran lahan. Bahkan ada desakan untuk merevisi UUPLH no 32 thn 2009 yang masih mengijinkan pembakaran lahan sampai 2 hektar. Ini dianggap sebagai salah satu pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Bayangkan jika 1 Kepala Keluarga (KK) dijinkan untuk membakar sampai 2 hektar, jika ada 100 KK, maka akan ada 200 hektar lahan terbakar” demikian logika sederhana yang kerap diangkat dalam berbagai pertemuan mengenai Karhutla. Seorang pejabat KLHK bahkan pernah berkata, “Tadinya kami ingin merubah UU No. 32, tapi masyarakat adat tidak sepakat” tanpa menjelaskan mengapa masyarakat adat tidak sepakat.
Ancaman Presiden Joko Widodo untuk mencopot pejabat, jika di daerahnya masih terjadi kebakaran lahan dan hutan ternyata cukup membuat panik di wilayah-wilayah yang tercatat tinggi angka karhutlanya5. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai cara untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk memasang papan larangan membakar hutan.
“Ancaman dan resahnya masyarakat adat dayak meratus Kalimantan selatan saat pemerintah kabupaten hulu sungai tengah mensosialisasikan
1. UU no. 19/2014 tentang kehutanan pasal 50 huruf d,
2. UU no. 32/ 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 108.
Ini akan berdampak negatif terhadap kehidupan ratusan jiwa masyarakat adat khususnya yang kehidupannya sebagai petani ladang. Karena tidak boleh menebang dan membakar lahan artinya tidak boleh berladang lagi. Tidak berladang berarti mati. Sanggahan warga adalah.. kami tidak membakar hutan, kami membakar ladang itupun dilakukan secara berhati-hati dan melibatkan warga yang lain dan yang pasti itu juga dilakukan dengan ritual adat”.
Demikian berita yang didapat dalam sebuah Grup WhatsApp, Jumat, 11 Maret 2016. Ternyata yang dipilih oleh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan hanya fokus kepada pasal 50 huruf d UU no. 19/2014, dan Pasal 108 UU no.32/ 2009.
Mari kita simak apa isi isi pasal-pasal termaksud:
Pasal 50 UU 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Thn. 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Thn. 1999 tentang Kehutanan menjadi UU.
Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
g. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
h. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
i. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
j. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
k. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
l. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 108 UU No. 32 Thn. 2009 tentang PPLH
“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal-pasal di atas memang sungguh menakutkan seolah-olah tanpa ampun siapa saja yang membakar dan untuk alasan dan kepentingan apapun, maka ia akan terkena pidana penjara dan denda.
Namun benarkah demikian?
Mari kita simak Pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana dikutip dalam Pasal 108.
Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
Jika HANYA melihat pasal 69 ayat (1) huruf “h” saja, maka memang seolah-olah adanya larangan membuka lahan tanpa kecuali. Namun Pasal 69 harus dilihat secara utuh, yaitu dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2, yang menyatakan:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”
Kemudian periksa bagian Penjelasan Pasal 69 ayat 2, yang menyatakan:
Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.
Maka bagi saya jelaslah larangan membakar lahan itu:
1. Tidak berlaku bagi Masyarakat yang menjalankan kearifan tradisionalnya
2. Masyarakat yang menjalankan kearifan tradisionalnya dalam membakar lahan hanya boleh terhadap lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per KK
3. Tanaman yang boleh ditanami adalah jenis varietas lokal, dan
4. Dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah penjalaran api
Tata laksana ketentuan Pasal 69 UUPLH diatur lebih lanjut dalam Permen LH No. 10 tahun 2010.

Ise Aso Ena Makse Taka (Siapa lagi Kalau Bukan Kita)
Syukran Amin
Palangka Raya, 28 Juli 2016

Selasa, 26 Juli 2016

Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Paser. Antara semangat Perubahan dan Trauma Politik.

Masyarakat adat Paser merupakan salah satu dari sekian banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang mempunyai sejarah asal-usul, wilayah adat, hukum adat dan tata cara hidup tersendiri yang dimiliki.

Paser merupakan nama sebuah suku yang mendiami Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. yang meliputi 3 (tiga) wilayah administratif, yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Namun wilayah adatnya juga ada yang masuk sebagian di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dewasa ini masyarakat adat Paser diperhadapkan dengan situasi dimana masyarakat adat harus terlibat aktif penuh dalam perluasan politik masyarakat adat, guna untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa dan masyarkat adat untuk bisa mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya. Namun hal itu bukanlah mudah untuk mencapai dan meraih cita-cita besar tersebut. Butuh kesadaran bersama, perjuangan bersama, dan konsistensi serta loyalitas terhadap sebuah perjuangan yang tinggi. Mengingat trauma politik yang mendalam akibat dari akumulasi dari pembodohan-pembodohanyang cukup lama selama ini oleh para elit-elit politik yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, namun dibalik itu ada niatan yang sangat jahat, untuk menguasai dan menjarah sumber daya yang ada. Dan itu terbukti dengan banyaknya perampasan hak atas wilayah adat, sumber daya alam, dan bahkan diskriminasi serta kriminalisasi pun menjadi hal yang sangat sering terjadi dan diterima masyatakat adat Paser.

Maka menurut penulis langkah awal yang pertama yang harus dibangun adalah, membangkitkan rasa percaya diri kepada generasi muda Paser, bahwa Mayarakat adat Paser jika ingin maju, jika ingin setara atau bahkan lebih daripada yang lain adalah dengan menumbuh-kembangkan rasa percaya diri bahwa Paser berhak penuh atas wilayah adatnya, generasi Paser juga berhak menentukan arah hidup dirinya dan kampungnya, mengingat masyarakat adat Paser merupakan pemilik yang sah atas wilayah adat dengan segenap sumber daya yang ada, yang diwarisi dari para leluhur masyarakat adat Paser.

Langkah yang kedua, adalah generasi muda Paser harus berani membuka diri terhadap kemajuan, menyerap segala macam pembaharuan yang konstruktif dengan tidak meninggalkan nilai-nilai adat istiadat yang diwarisi oleh leluhurnya, sehingga generasi tersebut tetap tidak kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat adat.

Langkah yang ketiga, Kaderisasi dan Distribusi Kader Potensial. Ini penting untuk difahami dan dilakukan oleh segenap pihak dan lembaga, pemerhati dan penggiat masyarakat adat Paser. Karena jika ingin masyarakat adat kuat, maka masyarakat adat juga harus berani melawan arus atau mungkin mengikuti arus perubahan. Karena stigma masyarakat adat yang selama ini dianggap kolot, kampungan dan dianggap tidak bisa jadi pemimpin itu masih sering kita dengar, namum itu akan terbantahkan jika kita sebagai generasi muda ini mampu bangkit dan mengatakan kepada dunia bahwa kita juga sama. Kita juga berhak menentukan nasib kita di tanah kita sendiri.
Distribusi kader potensial yang dimaksud adalah, membekali diri para kader masyarakat adat dengan bermacam disiplin ilmu pengetahuan, baik sosial, politik, budaya dst.  sesuai dengan kompotensi masing –masing kader masyarakat adat. Lalu mendorong para gerenasi muda Paser tersebut untuk mengisi sektor-sektor yang dianggap sesuai yang  bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat adat dan wilayah adatnya,serta untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Dalam dunia politik, Masyarakat Adat Paser jelas punya suara yang sama, bahwa mereka ingin dipimpin oleh suku asli Paser itu sendiri, ini terbukti dari keinginan-keinginan disertai dengan perjuangan yang dilakukan pada beberapa dekade terakhir ini. Meski pada akhirnya kesempatan dan cita-cita besar itu belum terwujud. Namun tetap saja bahwa perjungan itu tidak berhenti disitu saja. Masyarakat Adat Paser terus berbenah, terus mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan itu dari mereka yang selama ini dianggap belum bisa membawa banyak perubahan bagi masyarakat adat Paser, bahkan justru sebaliknya.

Dan keinginan ini tentu saja sangat beralasan, bahwa memang hanya masyarakat adat Paserlah yang bisa mengerti, memahami dan serta ingin melihat negerinya lebih baik. Karena selama ini masyarakat adat Paser menganggap bahwa mereka selain masyarakat adat Paser  yang menjadi pemimpin hanya mengasihani dan mungkin mereka menganggap sebatas hanya memahami kesulitan dan kepedihan yang dialami masyarakat adat Paser. Dan teriakan-teriakan ini selalu muncul dalam setiap aksi gerakan masyarakat adat Paser, di forum-forum, media sosial, warung-warung kopi disudut-sudut kampung dan dibanyak tempat yang lainnya.

Dan ini menarik jika ditarik dalam bingkai kenegaraan dan kebangsaan yang biasa kita sebut NKRI. Yang menganut faham Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi tetap satu.
Sejauh ini negara dirasakan belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung bagi warga negaranya. Karenanya tidak berlebihan jika kiranya masyarakat adat banyak menuntut dan meminta pengakuan yang lebih kepada negara. Salah satunya adalah dengan mempertegas diri bahwa masyarakat adat Paser berhak menetukan nasibnya sendiri ditanah leluhurnya. Bahwa jika negara meniadakan masyarakat adat sama halnya meniadakan negara sendiri.

Dipenghujung penulis ingin menegaskan, bahwa memang jika masyakarat adat Paser ingin melangkah maju, harus berani keluar dari stigma buruk yang terus ditanamkan dan dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menguasai Paser, yang justru mengkerdilkan masyarakat adat Paser itu sendiri. Dengan merubah pola fikir kearah yang lebih baik dan membangun rasa kepercayaan yang tinggi disertai dengan kemauan belajar yang kuat. Serta tidak kaku apalagi tabu menghadapi perbedaan dan perubahan yang terjadi. Dan penulis juga ingin mengutip sebuah kata-kata sangat populer bahwa ada tiga cara untuk menguasaikan suatu negeri/bangsa : Pertama, Kaburkan Sejarahnya. Kedua, Hilangkan Bukti Sejarahnya, sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Ketiga, Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Dengan mengatakan kepada mereka bahwa leluhur mereka bodoh, syirik dan primitif agar mereka membencinya.
Ise Aso Ena Makse Taka’ (Siapa Lagi Jika Bukan Kita)

Syukran Amin
Palangkaraya, 26 Juli 2016











Rabu, 20 April 2016

Masyarakat Adat Paser Butuh Kepastian Hukum

Kerusakan Hutan Akibat PT Fajar Surya Swadaya
Paser (20/04/2016} Konflik Sumber Daya Alam, Agraria, Wilayah Adat menjadi masalah utama saat ini di Kabupaten Paser. itu dapat kita lihat bagaimana padatnya jadwal hearing di DPRD terkait penyelesaian konflik masyarakat adat dengan perusahaan, investor dan pemerintah, baik itu terkait pemberian izin, MoU yang tidak jelas, dampak lingkungan, kerusakan hutan dan lingkungan, sampai perampasan hak atas wilayah adat masyarakat. Belum lagi aksi-aksi di lapangan yang saat ini gencar dilakukan masyarakat adat Paser menuntut pengakuan dan perlindungan hak-haknya.

Ada banyak aksi-aksi di Lapangan yang dilakukan oleh masyarakat Adat Paser sejak ± 10 tahun terakhir, Aksi SABIRAL yang kita kenal, kemudian Aksi tuntutan 10 Desa, Aksi Muara Lambakan, Aksi pemortalan perkebunan kelapa sawit dimana-mana dan banyak masih aksi-aksi masyakat adat Paser yang lainnya sampai hari ini, dimana dari banyaknya aksi Masyarakat adat selalu diposisi yang banyak dirugikan, dan tidak sedikit harus berakhir kriminalisasi dan diskriminasi.
Terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Paser, tidak banyak aturan yang jelas sebagai pedoman masyarakat adat Paser, hanya ada Perda Paser Tahun 2003 tentang Kelembagaan Adat dan Seni Budaya serta Surat Pernyataan Bupati Paser Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarkat Adat Paser Tahun 2015, itupun tidak secara spesifik mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Paser. Karenanya masyarakat Adat Paser butuh kepastian hukum dan perlindungan yang jelas atas hak-haknya agar masyarakat adat Paser merasa aman dan terlindungi, Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak masyakarat adat Paser (PPHMA) merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang saat ini dinantikan dan diperjuangkan oleh masyarakat adat Paser. Karena itu akan menjadi pedoman antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan ini.
Perda Pengakuan dan Perlindungan hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) ini menjadi penting karena disini akan diatur dengan jelas bagaimana Hak atas hidup, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, hak atas pembangunan, hak atas spritualitas dan kebudayaan, hak untuk mengurus diri sendiri, hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat, dll. Karenanya Butuh kerjasama dan komitmen yang kuat antara masyarakat adat dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan itu semua sehingga cita-cita besar masyarakat adat untuk mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya segera tercapai. Karena pengabaian atas hak-hak masyarkat adat adalah sama halnya meniadakan keutuhan NKRI, karena hak masyarakat adat telah diakui dan diatur oleh negara itu sendiri. (SA)

Sabtu, 01 Agustus 2015

Paser Bekerai Adakan Pawai Adat Budaya 1000 Mendau

Dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang akan jatuh pada tanggal 09 Agustus 2015. Dan juga dalam rangka semangat hari kemerdekaan HUT Republik ke 70.

Kegiatan Pawai Adat Budaya ini akan diselenggarakan pada hari Senin, 10 Agustus 2015, jam 14:00 di Tanah Grogot Grogot. Mengingat antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat adat Paser, diperkirakan Pawai ini akan dipadati masyarakat adat Paser yang ingin turut meramaikan dan memperkenalkan budayanya. Karena undangan yang tersebar sampai di 3 wilayah, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Mengingat ketiga wilayah ini merupakan satu wilayah Tana Paser yang kemudian dibagi menjadi 3 wilayah administratif.
Kami dari Pengirak Pusat Paser Bekerai juga mengundang kepada semua masyarakat dari kalangan manapun untuk bersama-sama turun ke jalan meramaikan Pawai Adat Budaya tersebut.
Pawai HIMAS kali ini memakai tema "Masyarakat Berbudaya Itu Keren" yang diharapkan menjadi spirit masyarakat adat untuk lebih semangat dan mencintai budayanya.
#Syukran Amin

Selasa, 09 Desember 2014

Masyarakat Adat Paser TOLAK Unguisasi di Kabupaten Paser

Tana Paser, 10/12/2014
====
Kebijakan perintah Kabupaten Paser yang menerapkan UNGUisasi di Kabupaten Paser memang menjadi Trending Topic disetiap media cetak lokal dan media sosial akhir-akhir ini. hampir setiap sudut kampung membicarakan kebijakan unguisasi ini. Pro Kontra terkait kebijakan itu sangat terasa dikalangan masyarakat.

Dan tak ketinggalan kebijakan ini menyulut reaksi Penolakan keras dari Masyarakat Adat Paser. mereka menolak alasan pemerintah yang berdasarkan Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2013 Pasal 4 terkait Unguisasi, yang saat ini menjadi acuan pemerintah menjadi semena-mena membuang-buang anggaran daerah. dan bukan cuma terkait pemborosan anggaran ini, Masyarakat Adat Paser juga menyatakan bahwa satu yang terpenting kenapa Masyarakat Adat Paser menolak kebijakan ini, bahwa ini merupakan salah satu bukti dari sekian banyak bukti kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengindahkan kearifan lokal masyarakat Paser. Dengan arti yang tertuang dalam Pasal 4 itu dijelaskan makna warna ungu oleh pemerintah Kabupaten Paser  terkesan sangat mengada-ngada. karena dalam Aasyarakat Adat Paser sendiri itu mempunyai warna sakral tersendiri yang sama sekali tidak mau diakomodir oleh pemerintah.

Sudah terlalu banyak bukti-bukti sejarah, kearifan lokal yang dihilangkan, dan banyaknya nama-nama kampung yang banyak dirubah ini merupakan bukti bahwa pemerintah paser ingin menghilangkan identitas asli Masyarakat Adat Paser, mereka ingin membunuh Masyarakat Adat Paser dengan cara yang sangat halus, dimulai dengan cara menghilangkan sejarah-sejarahnya, dengan bukti-bukti seperti yang ramai kita lihat sekarang.

Pemerintah Kabupaten Paser harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah pelecehan terhadap suku asli di Kabupaten Paser. Oleh karenanya tidak ada kata lain untuk semua Masyarakat Adat pribumi di Kabupaten Paser harus meolak setiap kebijakan pemerintah yang tidak mengindahkan kearifan lokal Masyarakat Adat Paser. Sudah saatnya Masyarakat Adat Paser bergerak melawan segala bentuk penindasan oleh pemerintah Kabupaten Paser. #Syukran Amin

Sabtu, 08 November 2014

Mengenai Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM(Hak asasi Manusia) Di Indonesia

Persoalan pelanggaran HAM merukan persoalan yang sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Setiap hari, minggu, dan setiap bulan persoalan pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai tempat yang menuntut partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah adalah polisi dibidang penyidikan, jaksa dibidang penuntutan, dan hakim dalam hal member keputusan. Ketiga penegak hukum tersebut disebut juga catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia.
Pelanggaran HAM yang terjadi setiap hari dikalangan masyarakat bisa diselesaikan dengan berbagai cara, baik dengan cara diselesaikan tanpa campur tangan pemerintah yang disebut juga dengan non litigasi, maupun dengan cara melibatkan pemerintah atau yang disbut uga dengan litigasi. Secara non litigasi bisa terjadi dengan cara rekonsiliasi, negosiasi, musyawarah dan perdamaian atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan secara litigasi tahap pertama dilakukan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan sampai putusan di pengadilan.

Rumusan masalah
Dari gambaran diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas atau yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini meliputi beberapa masalah, antara lain sebagai berikut :
1. Bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM ?
2. Cara-cara apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya ?
3. Bagaimana cara beracara di depan pengadilan ?


Pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Bentuk penyelesaian kasus atau sengketa secara umum dapat di bagi menjadi dua cara, yaitu:
1. Litigasi
2. Non litigasi
Penyelesaian hukum secara litigasi adalah penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara, dan pengadilan militer tergantung perkara apa yang diaujukan ole pihak yang bersengketa. Dalam bukunya Agnes M.toar yang berjudul seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 arbitrase di Indonesia menyebutkan bahwa litigasi merupakan suatu proses gugatan suatu konflik yang diriutalisasikanyang menggantikan konflik sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Aturannya sudah dimuat dalam aturan khusus dalam undang-undang materiil dan dalam undang-undang formil. Sedangkan non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara atau kasus diluar pengadilan. Penyelesaiannya bisa terjadi melalui cara mediasi, konsiliasi dan bisa juga terjadi dengan kesepakatan bersama untuk mengakhiri persengketaan antar kedua belah pihak.
Sifat penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi
1. Sifat litigasi
a. Prosesnya makan waktu lama
b. Terbuka untuk umum (kecuali kasus khusus : misalnya pelecehan seksual, kasus anak)
c. Penerapan hukum acaranya bersifat mengikat
2. Sifat non litigasi
a. Penyelesaian sengketa bisa lebih cepat
b. Konfidensial (tertutup)
c. Tidak formal
d. Penyelesaiannya oleh tim yang professional
e. Putusan final dan binding (mengikat)
Penyelesaian sengketa secara litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Melalui jalur ini keputusan akan terjamin dapat memuaskan hati kedua belah pihak, karena pengadilan bersikap adil dan objektif dalam memberi keputusan. Selain itu pengadilan dalam memvonis seseorang bersalah dan menghukum dapat menimbulkan efek jera . Pengadilan juga mandiri independen dalam memberikan keputusan dan tanpa intimidasi dan paksaan dari pihak lain dalam memberikan keputusan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut juga dengan pelibatan pihak ketiga , pihak ketiga inilah yang disebut dengan pengadilan.
Penyelesaian sengketa secara non litigasi
Cirri utama dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi atau non adjudikasi adalah kesepakatan pihak-pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak sudah sepakat maka perkara tersebut selesai.
Cara penyelesaian sengketa alternatif menurut UU No.30 tahun 1999 adalah :
1. Arbitrase
Arbitrase merupakan bentuk lain dari ajudikasi, yakni ajudikasi privat. Para pihak, baik yang mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami sengketa yang tidak mampu diselesaikan melalui musyawarah, sepakat untuk menyerahkan sengjetanya kepada pengambil keputusan privat dengan cara-cara yang mereka tentukan bersama. Dengan cara ini para pihak menghindari penyelesaaian sengketa melalui peradilan umum.
2. Negosiasi
Dalam kamus lengkap bahasa terkini negosiasi merupakan tawar menawar melalui perundingan demi mencapai kesepakatan. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

3. mediasi
Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan diantara mereka.
4. Konsiliasi
Konsiliasi Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di anatar mereka. Konsiliasi dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan .
5. pendapat ahli
pendapat ahli adalah pendapat seseorang yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Ahli disini merupakan ahli dibidang hukum, orang yang mampu menguasai seluk-beluk hukum .

Jenis dan penyelesaian sengketa melalui forum internasional
Penyelesaian sengketa internasional terdapat dalam pasal 33 piagam PBB yang merupakan sumber semua sengketa HAM. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa intenasional, yaitu sebagai berikut :
1. Negosiasi (dalam UU no 39/1999 disebut dengan konsultasi)
2. Penyelidikan (enquiry). Hal ini dilakukan untuk menyeldiki latar belakang timbulnya sengketa, serta fakta-fakta)
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Arbitrasi
6. Penyelesaian melalui pengadilan.
Proses beracara dalam kasus pelanggaran HAM
Terdapat beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, antara lain sebagai berikut :
 Tahap penerimaan berkas perkara
Hal-hal yang dilayani pada tahap pemeriksaan perkara, yaitu :
1. Menerima berkas perkara dari petugas yang berwenang dan lengkap dengan surat tuduhan dari jaksa.
2. Mendaftarkan perkara dalam buku register perkara
3. Member nomor register dan mengirimkan kepada panitera perkara
4. Menerima barang-barang bukti dan dicatat seteliti mungkin dalam buku register barang bukti

 Tahap persiapan
Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap persiapan ini, yaitu sebagai berikiut :
1. Panitera perkara sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua pengadilan negeri, terlebih dahulu mencatatnya dalam buku register untuk perkara pidana
2. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah berkas perkara pidana diterima panitera, berkas-berkas perkara pidana itu sudah diterima oleh ketua pengadilan
3. Sesudah itu ketua pengadilan negeri mencatat dalam buku register yang ada padanya dan dipelajari agar mendapat gambaran secara garis besar duduk perkaranya kasus
4. Selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya perkara tersebut, ketua/wakil ketua pengadilan negeri harus sudah menunjuk mejelis hakim untuk mengadili perkara tersebut
5. Bersamaan penunjukan majelis hakim berkas perkara diberikan kepada majelis hakim yang bersangkitan
6. Sebelum menyidangkan, ketua mejelis harus menentukan arah serta rencana pemeriksaannya setelah para hakim mempelajari berkas perkara yang bersangkutan
7. Sebelum persidangan dimulai juru sita pengganti harus mengecek dahulu apakah terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum, sudah datang dan lengkap berada disidang pengadilan
8. Apabila sudah lengkap, hal ini dilaporkan kepada panitera pengganti yang bersangkutan, kemudian melaporkannya pada ketua majelis yang akan memeriksa perkara.
9. Setelah itu ketua majlis memerintahkan agar persidangan dimulai.

 Tahap penyelesaian perkara/tahap persidangan
Tahap penyelesaian perkara disidang pengadilan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat.
1. Pemeriksaan dengan acara cepat
Pemerikaan dengan acara biasa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap pemanggilan
b. Tahap pembukuan dan pemeriksaan identitas terdakwa
c. Tahap pembacaan surat dakwaan
d. Tahap eksepsi
e. Tahap pembuktian
f. Tahap requisitoir (tuntutan dari jaksa penuntut)
g. Tahap pledoi
h. Tahap replik dan duplik
i. Tahap putusan

Kesimpulan
Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang setiap hari dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan dan kemauan akan sesuatu yang ingin didapatkan sehingga mengorbankan hak-hak orang lain.
Oleh karena tindakan pelanggaran HAM setiap hari terjadi diberbagai tempat dan waktu menuntut kita atau para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperikemanusiaan. Proses penyelesaian sengketa HAM biasa dilakukan dengan dua cara secara umum, antara lain litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi biasanya dilakukan oleh para penegak hukum atau yang disebut juga dengan catur wangsa. Mereka inilah yang mmepunyai wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggran HAM. Sedangka penyelesaian segketa secara non litigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dengan cara bagaimana pihak-pihak tersebut menyelesaikan sengketa terserah kepada orang tersebut. Baik dengan cara mediasi, negosiasi, dan dengan cara arbiter.

Saran dan rekomendasi
Dewasa ini berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, namun sampai sekarang tidak ada peradilan khusus yang mengadili tentang perkara HAM. Sampai sekarang pelanggaran tersebut masih diserahkan kepada pengadilan negeri, padahal pengadilan negeri penuh dengan kesibukan dalam mengadili perkara jual beli, utang piutang, persoalan perkawinan bagi orang non muslim dan perkara-perkara perdata lainnya.
Oleh sebab kesibukan-kesibukan tersebut sehingga perkara pelanggaran HAM diperiksa secara tidak menjamin keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya selaku penulis mengharap beberapa hal kepada pemerintah RI : pertama, agar pemerintah berpartisipasi dalam memberantaskan pelanggaran HAM dengan membentuk pengadilan HAM yang berada dibawah naungan mahkamah agung. Dengan demikian keadilan akan menjamin bagi pencari keadilan. Kedua, agar pemerintah membentuk UU tentang korban akibat pelanggaran yang terjadi mendapat pengobatan dari Negara, dan Negara tidak hanya mendampingi korban untuk mengadili sidang, tetapi Negara harus memberi makan kepada keluarga korban selama korban belum sembuh.







Daftar pustaka

Damanik, Jayadi, modul pelatihan mediasi berspektif HAM (cet 1 komnas HAM), Jakarta : komnas HAM, 2005.
http://papers-agungyudha.blogspot.com/2002/11/perlindungan-ham-di-indonesia-dan.html, jam 21 :29, 16-11-2011
http://mutiarakeadilan.blogspot.com/2008/02/penyelesaian-sengketa-non-litigasi.html, jam 21:54, 16-11-2011
Rusli Muhammad, potret lembaga pengadilan Indonesia (edisi 1, Jakarta, pt raja grafindo persada, 2006),
M.toar agnes dkk, seri dasar-dasar hukum ekonomi 2 arbitrase di Indonesia, ghalia Indonesia, Jakarta : 1995.
Fikri aditya, kamus lengkap bahasa Indonesia terkini
http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/konsiliasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
http://lalayulinurmala.blogspot.com/2007/04/pranata-alternatif-penyelesaian.html, :42, 20-11-2011.
http://www.tanyahukum.com/uncategorized/168/alternatif-penyelesaian-sengketa/, jam 5:50, 20-11-2011.

Sumber : http://muko-simbolon.blogspot.com/2012/12/mengenai-mekanisme-penyelesaian-kasus.html

Jumat, 07 November 2014

PW BPAN TANA LUWU DAN BPAN KALIMANTAN UTARA TELAH TERBENTUK

Jakarta, 23/10/2014. 
Dengan semangat perjuangan dan cita-cita luhur organisasi untuk terus bersinergi dan lebih dekat kepada komunitas pemuda (Masyarakat adat khususnya) maka dari Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dalam hal ini selaku sayap organisasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali melakukan pertemuan wilayah didua tempat yang berbeda yakni di Tana Luwu Sulawesi Selatan tanggal 12 Oktober 2014 dan di Kecamatan Sekatak, Bulungan Kalimantan Utara tanggal 23 Oktober 2014.

Pertemuan didua tempat berbeda ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan program kerja organisasi serta telah memilih Saudara Ismail Tahir selaku ketua umum wilayah di Tana Luwu dan saudara Deny Nestafa selaku ketua umum wilayah Kalimantan Utara.

Dengan terbentuknya dua pengurus wilayah ini, diharapakan kedepan Barisan Pemuda Adat Nusantara semakin solid dan lebih terpimpin dalam mejalankan roda organisasi dan tetap menjadi garda terdepan sebagai kader penggerak AMAN dalam membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Dipastikan juga bahwa Barisan Pemuda Adat Nusantara didua wilayah ini akan menjadi sentral gerakan pemuda adat didua wilayah yang akan memastikan cita-cita organisasi sebagai pemuda adat yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik dan bermartabat secara budaya ini bisa terwujud.
#Syukran Amin


Senin, 21 Juli 2014

Konsolidasi BPAN jelang Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara ke-II di Lombok

Lombok 15 Mei 2014, Mengingat hasil Rakernas I Barisan Pemuda adat Nusantara di Bali akhir Desember 2013 lalu dimana dalam keputusan itu salah satunya menetapkan Lombok sebagai tuan rumah Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara ke-II, maka pada tanggal 15-16 Mei 2014 Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) melakukan konsolidasi bersama dengan Pengurus Wilayah dan anggota Baralosa (BPAN NTB) jelang Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara ke-II yang sedianya akan dilaksanakan di Lombok pada Januari atau awal februari 2015 mendatang.

“Waktu Jambore sudah semakin dekat, jadi harus ada persiapan lebih untuk suksesnya acara Jambore Barisan Pemuda Adat II tersebut. Kami sebagai tuan rumah merasa terhormat karna sudah ditunjuk dan dipercaya sebagai tuan rumah dan kami akan bekerja maksimal untuk mensukseskan acara Jambore ini”, terang Syahadatul Khair selaku Pejabat sementara (Pjs) Ketua Wilayah Baralosa.


Dalam pertemuan tersebut selain membahas persiapan Jambore II, juga menetapkan saudari Syahadatul Khair sebagai Pjs Ketua Wilayah Baralosa yang akan memimpin sementara jalannya roda organisasi BPAN di NTB. #Syukran/Anto


Minggu, 11 Mei 2014

Satlantas Polres Paser Perlu Difasilitasi Kamera Pengintai

Rabu, 9 Januari 2013 15:58 WIB

Khusus untuk kasus laka lantas tunggal yang merenggut nyawa dua anak usia remaja ini mendapat perhatian sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Paser, mengingat masih maraknya aksi balapan liar yang pelakunya selalu "kucing-kucingan" dengan aparat.

Seperti diungkapkan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Paser Syukran Amin, Rabu (9/1/2013). Menurutnya, pengendara yang ugal-ugalan di jalan raya menjadi penyebab utama laka lantas, yang lebih menakutkan lagi kalau pengendaranya itu anak-anak usia pelajar."Lemahnya kesadaran dan pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka juga menjadi faktor pendukung maraknya aksi ugal-ugalan di jalan, balap liar yang seakan jadi agenda rutin setiap malam Minggu atau malam hari yang lain. 

Untuk menyiasati kucing-kucingan, itu perlu kamera pengintai atau CCTV," kata Syukran.Sanksi berat belum mampu memberi efek jera terhadap para pelaku balapan liar, apalagi kalau cuma diberi sanksi ringan. Oleh karena itu, Syukran berharap Satlantas melakukan operasi rutin dan memberikan sanksi seberat-beratnya, kalau perlu ada CCTV di sejumlah titik untuk memantau aktifitas di jalan raya demi menjaga keamanan dan keselamatan para pengguna jalan lainnya.TANA PASER, tribunkaltim@yahoo.co.id - Laka lantas tunggal dan baku seruduk dua unit sepeda motor di Jalur dua Kilometer 5 Jalan Kusuma Bangsa di awal tahun 2013 seolah-olah menjadi mimpi buruk jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Paser. Keberhasilan menekan angka laka lantas di tahun 2012, lewat tanpa kesan akibat terjadinya dua kasus laka lantas di awal tahun.

PMII Paser Tolak Pembangunan Bandara

Selasa, 18 Juni 2013 19:16 WIB
TANA PASER, tribunkaltim.co.id - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Paser, Selasa (18/6/2013), menggelar unjuk rasa di jalur dua Jalan Jenderal Sudirman, Tana Paser. Tepat di persimpangan lampu merah SPBU, mereka meneriakkan penolakan pembangunan bandara, sehingga menarik perhatian banyak pengguna jalan.

Aksi puluhan mahasiswa ini juga dilengkapi poster-poster yang bertuliskan; Stop Pembohongan Rakyat, Masyarakat Kecil Butuh Jalan Bagus Bukan Bandara, DPRD Pro Kapitalis Atau Pro Rakyat, Anggota Dewan Tidur, dan Bandara Cuma Soal Gengsi. Dan sebagian lagi membagikan selebaran-selebaran kepada para pengguna jalan.


Namun aksi unjuk rasa di jalan ini hanya berlangsung sekitar satu jam, setelah itu mereka bergeser ke DPRD Paser untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, sebagian masyarakat banyak mengira, aksi demo mahasiswa ini terkait dengan penolakkan kenaikkan harga BBM, seperti yang terjadi di daerah-daerah lain.


Kepada Tribun, Syukran Amin selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ini mengatakan, bahwa wujud dari harapan agar program pembangunan pemerintah lebih berpihak kepada rakyat. Menurutnya, masih banyak jalan desa yang rusak, yang lebih penting dan perlu diprioritaskan, dibandingkan dengan pembangunan bandara.


"Rakyat kecil tak punya duit untuk beli tiket pesawat mas, rakyat yang tinggal di desa-desa cuma ingin jalannya diperbaiki, biar mudah menjual hasil kebun. Sedangkan bandara, lebih banyak dipakai orang kaya, pegawai, pejabat," kata Syukran.

Dapat Penolakan Penetapan Pasir Mayang sebagai Lokasi Cagar Alam


Sabtu, 12 Oktober 2013 - 07:29:56
|
Kaltim
|
Dibaca : 242 Kali
TANA PASER – Penetapan Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro sebagai kawasan cagar alam  mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Adalah Barisan Pemuda Aman Nusantara (BPAN) Paser yang mulai menyuarakan karena penetapannya tak dibarengi fakta bahwa di daerah tersebut sudah berpenduduk sebelum adanya penetapan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Bahkan, BPAN menilai, dengan ditetapkannya Pasir Mayang sebagai kawasan CA sejak 1983 lalu, membuat akses masyarakat Pasir Mayang untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal terbatasi.
Ketua BPAN Syukran Amin mengatakan, persoalan lain yang akan muncul adalah konflik sosial masyarakat, karena tak bisa mengurus kepemilikan tanah sesuai batas-batas tertentu karena terganjal di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tak bisa memproses semua permohonan hak atas tanah di kawasan CA.
“Padahal kondisi riilnya masyarakat Pasir Mayang sudah berada di wilayah itu sebelum ada penetapan CA dari pemerintah,” beber Syukran. Untuk itu, Syukran meminta pemerintah agar cepat merespons persoalan ini karena jika terus dibiarkan akan membatasi gerak masyarakat Pasir Mayang dalam mengembangkan tata wilayahnya tanpa dihalangi status CA.
“Pemerintah belum memberikan kejelasan mengenai tata ruang wilayah, sehingga berimplikasi pada tersanderanya warga desa yang daerahnya masuk dalam kawasan CA,” urainya. Menurutnya, adanya SK Gubernur Kaltim nomor No. 46 tahun 1982, tanggal 1 Maret 1982, yang diperkuat dengan dengan SK Menteri Pertanian nomor 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 harus diuji kembali.
Amin berharap, pemerintah segera memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat Pasir Mayang sebelum muncul konflik terkait kepemilikan lahan.
“Sekarang masyarakat Pasir Mayang terancam adanya konflik karena masing-masing tak memiliki dasar kepemilikan atas tanah. Padahal mereka sudah berada di wilayah Pasir Mayang sebelum ada penetapan sebagai kawasan CA,” urainya sembari mengatakan di kawasan Pasir Mayang ada yang ganjil saat diketahui adanya perusahaan sawit yang mulai berkebun padahal penetapan di Pasir Mayang sebagai kawasan CA masih belum di cabut.
Untuk diketahui, dari lebih 139 desa definitif yang ada di Kabupaten Paser, kawasan desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro merupakan salah satu dari 30 desa yang masuk dalam kawasan Cagar Alam (CA) dan dari jumlah tersebut 14 desa di antaranya masuk kawasan cagar alam, 15 desa masuk dalam kawasan budi daya kehutanan dan satu desa masuk dalam kawasan hutan lindung. (nan/ind/k7)

Jumat, 31 Januari 2014

ETIKA FORUM (Sebuah Retorika)

Pembagian Retorika menurut Aris toteles ada 3 :


}Arrangement : Berbentuk, bersusun, nilai Estetika. Sistematis.
}Ekpresision : Pewajahan gagasan.

}Persuation : Menarik simpati, pesona, mempengaruhi

Retorika dalam penggunaan bahasa ada 7 macam :
}Langgam Agama    : Berirama naik turun, Keras, Lembut, menyentuh
}Langgam Agitatif : Menggelora, gamblang ( Lebih cocok di lapangan terbuka ) Sifatnya mengajak,menghasut, dll.
}Langgam Konversasi : Sering digunakan dalam forum ilmiah, alur fikir, wawasan ilmiah.
}Langgam Statistik : Cenderung menggunakan angka-angka, grafik atau dibantu alat peraga.
}Langgam Diktatik : Menggurui, Mudah dicernai.
}Langgam Sentimentil : Romantis, Sedih, puitis}Langgam Theater : bahasa s
esuai dengan action.

Action Rhetorie
}Bergeraklah menuju panggung dengan tenang, tidak tergesa-gesa.
}Hilangkan perasaan ragu-ragu
}Hadirkan PD dan sejukkan hati
}Singkirkan segala hal yang bakal mengganggu fikiran, rasa takut, cemas, minder, malu dll
}Munculkan dalam diri jiwa besar dan berani.
}Hindari juga keangkuhan, sombong yang mungkin menghilangkan simpati audiens.
}Berpakaian yang pantas, sesuai kondisi forum/acara.

Cara Memulai Bicara, Ceramah, Pidato, Membawa Materi, Persentase :
}Mengatur Nafas
}Menormalkan denyut jantung
}Melayangkan pandang kearah Pandangan.
}Berdirilah sejenak dengan tenang.
}Aturlah volume suara sambil memonitor glora suaranya sendiri dari sound sistem.
}Mengucapkan Bismillah, salam dengan mantap dan tenang.
}Wajah menabur simpatik penuh persahabatan.

Menguasai Fsikologi Forum :
}Brain Storming
}Lempar Pertanyaan
}Perkenalan, Individu, Kegiatan
}Pahami Materi
}Review